PEMKOT UTUS TIM BAHAS DANA TP DI KEMENDAGRI

 Kabag Pemerintahan Saat Berdiskusi Dengan Ucok Damenta

 Wahid Saraha dan Nu'man Saat Mengikuti Tahapan Asistensi

 Refresh dan Nikmati Makan Malam di Ancol

Dalam rangka memenuhi undangan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemeterian Dalam Negeri pada kegiatan pembahasan dana Tugas Pembantuan (TP) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan,  Pemkot Tidore Kepulauan telah menugaskan 4 orang personil  untuk menghadiri  acara tersebut, yang terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum – Ir. Hasan Mustafa,  Kabag Pemerintahan Setda – Hamid Abdullah, S.IP, Kasubbag Pemerintahan Umum – A. Wahid Saraha, AP dan Kasubbid Perencanaan Dinas PU – Nu’man, ST.

Acara dimulai pada hari selasa, 12 Nopember 2011, menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya dari Kemendagri, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum.  Dari Kemendagri sendiri  diwakili oleh Sekretaris Dirjen Pengembangan Otda – DR. Afriadi Hasibuan, M.PA S, M.Com.   Ke- 3 narasumber tersebut menyampaikan penjelasan teknis terkait dana Tugas Pembantuan dan mekanisme serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah yang mendapat alokasi dana.

Dari penjelasan para pemateri, diketahui bahwa daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan untuk tahun anggaran 2012 adalah sebanyak 76 Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya Kota Tidore Kepulauan.  Besaran pagu untuk Kota Tidore Kepulauan adalah sebesar 2 Milyar Rupiah.  Bagi Kota Tidore Kepulauan ini merupakan kali pertama mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.  Sebelumnya Pemkot juga dalam beberapa tahun terakhir mendapat dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Beberapa persyaratan yang diminta oleh Ditjen Bina Bangda untuk disiapkan oleh Pemda penerima alokasi dana, antara lain membuat Kerangka Acuan (TOR) kegiatan yang akan dilaksanakan, SK Kepala Daerah tentang Penunjukan Satker Pengelola, PPK,Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Teknis Pengelola.   Selain itu Kepala Daerah juga diminta membuat pernyataan tertulis yang berisi 4 poin, yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun, kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan, kesanggupan menyediakan lahan dan IMB sesuai tata ruang serta kesanggupan menyampaian laporan progres pekerjaan setiap triwulan ke Ditjen Bangda.  Persyaratan teknis lain yang diminta juga untuk dilengkapi adalah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari RAB Pekerjaan Fisik, RAB Perencanaan, RAB Pengawasan dan RAB Pengelolaan.  Pemda juga diminta menyampaikan SK Harga Satuan Bahan  dan Upah, Gambar detail bangunan yang akan dikerjakan lengkap dengan Analisa Harga Satuan serta foto-foto lokasi pembangunan.

SKPD yang ditunjuk sebagai Satker pengelola dana berdasarkan SK Walikota Tidore Kepulauan nomor 76.1 tahun 2011 adalah Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Ir. Hasan Mustafa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),  Nu’man, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 2 orang staf teknis pengelola masing-masing Hardi A. Rasid, ST dan Ali Muhammad, ST.

Pemeriksaan berkas persyaratan dilakukan di Ditjen Bina Bangda melalui 2 tahap pemeriksaan.  Tahap I adalah pemeriksaan berkas administrasi dan teknis dan Tahap 2 adalah pemeriksaan Gambar Pekerjaan dan Analisa Harga Satuan.  Dengan melalui kerja keras dan upaya maksimal,  tim dari Pemkot Tidore Kepulauan yang dibantu 1 orang konsultan yang khusus didatangkan dari Ternate mampu memenuhi seluruh persyaratan dan berhasil menjadi daerah ke – 18 yang lolos dari tahapan asistensi di Ditjen Bina Bangda.  Setelah lolos dari Ditjen Bangda di Jalan Taman Makam Pahlawan Jakarta Selatan, pemeriksaan masih  dilanjutkan lagi ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat.

Pada tahapan asistensi pemeriksaan berkas di Dirjen Anggaran, ternyata masih terdapat beberapa berkas yang harus diperbaiki.  Akhirnya pada hari Sabtu (12/11) seluruh berkas Pemkot Tidore Kepulauan telah lengkap dan dijilid sebanyak 4 rangkap untuk selanjutnya telah diserahkan kembali ke Ditjen Bina Bangda pada senin (14/11).  Dalam dokumen perencanaan yang dibuat terdapat 4 Paket Pembangunan yana akan dilaksanakan dengan dana Tugas Pembantuan tersebut, yakni Pembanguan Aula Kantor Camat Tidore Utara, Pembangunan Aula Kantor Camat Tidore Timur, Pembanguan Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Kantor Perindustrian (aws)