Kecewa adalah ungkapan perasaan yang wajar dirasakan oleh para Bupati/Walikota se Propinsi Maluku Utara ketika mengikuti Rakor (Rapat Koordinasi) Pimpinan Daerah Se Propinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara bertempat di Hotel Bela Internasional Ternate, kamis (13/10). Rakor dengan tema mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku Utara sebagai wujud penguatan peran dan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi sejatinya merupakan rapat yang sangat penting dan krusial sebagai momentum membangun komunikasi Gubernur Maluku Utara dengan para Bupati/Walikotanya yang selama ini kurang berjalan efektif dan terkesan kurang harmonis, ternyata tidak dihadiri oleh Gubernur Thaib Armayin. Selain Bupati Walikota se Propinsi Maluku Utara, Rakor juga dihadiri para Muspida, beberapa kepala SKPD seperti Asisten Bidang Pemerintahan, Bappeda, Kesbangpol, Satpol PP, Bagian Pemerintahan serta unsur tokoh masyarakat.
Ketidakhadiran orang nomor satu di propinsi ini sangat disayangkan banyak pihak dan memicu komentar beberapa bupati/walikota ketika menyampaikan pemaparan pada rapat tersebut. Namto H Roba – Bupati Halbar misalnya, yang dikenal sering bicara blak-blakan mengatakan, “ sebenarnya tadi pas saya lihat gubernur tidak ada, saya suda mau pulang, tapi saya lihat dimuka pa kapolda su lia lia pa saya, jadi saya batalkan niat saya”. “ untuk apa juga kita hadir disini kalau gubernur tidak ada”. Meski demikan Namto mengatakan bahwa kali ini dia tidak mau mengkritik gubernur lagi karena setelah saya kritikik, 5 tahun lalu saya tidak dapat proyek, sindir namto sambil tersenyum. Hal Senada disampaikan Bupati Halmaher Utara- Hein Namotemo ketika diberi kesempatan menyampaikan pemaparan.
“ Pertemuan hari ini (kemarin) akan menjadi lebih elok, jika gubernur duduk diatas dan kami bupati walikota duduk dibawah dan kami akan merasa sangat terhormat. Kalau tau begini lebih baik saya utus wakil bupati saja yang kesini. Saya tidak perlu datang,” kata Hein.
Biro pemerintahan Setda Propinsi selaku pemrakarsa kegiatan ketika dikonfirmasi, mengakui telah menyiapkan acara tersebut dengan sangat matang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kabag Pemerintahan Umum, Drs Ali Fataruba bahwa acara tersebut sudah 2 kali mengalami penundaan waktu karena tidak siapnya gubernur. “ awalnya kami menjadwalkan dilakukan tanggal 9, kemudian berubah menjadi tanggal 11, tapi akhirnya ditunda lagi menjadi tanggal 13 mengikuti kepastian waktu pa gub”, ujarnya. Ali menambahkan bahwa kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan sehingga pada hari H, pa gub secara mendadak batal mengikuti acara dan mewakilkan kepada Sekretaris Daerah – Muhajir Albaar untuk memimpin dan mengendalikan acara.
Kegiatan diawali dengan penyampaian arahan dari Sekretaris Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri – Drs Srimoyo Tamtomo, kemudian penyampaian sambutan sekaligus pembukaan oleh Sekrov Malut, dan selanjutnya diikuti dengan pemaparan dari beberapa narasumber dari unsur Muspida se Propinsi Maluku Utara terkait upaya mewujudkan Tramtibmas. Dimulai Kapolda Maluku Utara, Danrem Maluku Utara dan diakhiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Setelah coffe break dan istrahat makan siang, acara dilanjutkan dengan pemaparan para Bupati/Walikota se Propinsi Maluku Utara. Dimulai dari Bupati Halmahera Selatan, dilanjutkan dengan Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Halmahera Utara, Walikota Ternate, Bupati Halbar, Bupati Halmahera Timur, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Kepulauan Sula, dan diakhiri oleh Bupati Morotai.
Dalam sesi pemaparan, waktu yang dialokasikan oleh panitia hanya 10 menit, sehingga para kepala daerah hanya menyampaikan secara garis besar terkait program serta permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing. Meski sangat singkat tetapi terlihat para bupati/walikota sangat antusias dan bersemangat. Tidak adanya sistematika pelaporan yang ditentukan panitia sehingga masing-masing kepala daerah menyampaikan pemaparan sesuai gaya , style dan ciri khas masing-masing. Meski demikian setiap sesi paparan selalu berakhir dengan tepuk tangan meriah dari peserta rapat.
Secara umum semua kepala daerah menganggap kegiatan Rakor Gubernur dengan Bupati/Walikota merupakan hal yang sangat penting dan perlu diagendakan secara rutin oleh Pemprov Maluku Utara. Karena dengan kegiatan tersebut dapat mewujudkan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan program serta kegiatan antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota se Maluku Utara. Selain itu banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh para kepala daerah terkait penerapan kebijakan di daerah lain yang dapat dijadikan bahan perbandingan dan pembelajaran dalam upaya memaksimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Histats.com © 200
