Peserta Kecewa Sosialisasi Tak Dihadiri Pemprov

Suasana Pertemuan Sosialisasi Di Sidangoli

Kegiatan sosialisasi penegasan batas daerah yang dilakukan oleh Konsultan Pelaksana Kegiatan Penegasan Batas Daerah dari Kementerian Dalam Negeri yang bertempat di Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, pada  sabtu (9/6) mengalami deadlock dan tidak bisa dilanjutkan.  Hal ini disebabkan karena adanya protes dari beberapa peserta yang menyoal ketidakhadiran Pihak Pemerintah Propinsi Maluku Utara.

Acara yang dihadiri oleh 3 Pemerintah Daerah, masing-masing Kabupaten Halmahera Barat,  Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur, sejatinya harus dihadiri pihak Pemerintah Propinsi Maluku Utara, selaku wakil pemerintah di daerah yang diharapkan bisa menjadi penengah dalam pembahasan persoalan batas daerah.  Namun sampai batas waktu sesuai jadwal yang disampaikan dalam undangan.  Tak ada seorangpun perwakilan Pemerintah Propinsi Maluku Utara yang datang menghadiri acara.

 Ketika acara dimulai, setelah pengantar kata oleh Camat Jailolo Selatan, dan akan diserahkan kepada pihak Konsultan untuk menyampaikan penjelasan.   Sontak saja, salah seorang peserta yakni Camat Wasile Selatan  menginterupsi dan meminta pertemuan ini dihentikan dahulu karena tidak ada seorangpun dari Pemerintah Propinsi Maluku Utara yang hadir. “ Saya pikir pertemuan ini tidak efektif, karena pembahasan kita hari ini adalah menyangkut persoalan krusial,  Persoalan batas antar daerah “. “ Harus ada pihak Propinsi Maluku Utara yang hadir di tempat ini”.  Semburnya.

Pendapat senada dilontaran oleh Asisten Bidang Tata Pemerintahan Setda Kota Tidore Kepulauan – Mochtar Sangaji.   Menurutnya persoalan batas daerah adalah bukan persoalan sepele tetapi persoalan harga diri sehingga yang perlu dibahas dengan serius. ” masa kita dari daerah Kabupaten/Kota saja  begitu antusias datang dari jauh untuk membicarakan ini,  tapi yang ada justru malah pihak Pemerintah Propinsi yang tidak menunjukkan batang hidungnya”, semprot Mochtar dengan nada tinggi. “ Ketidakpuasan atas ketidak hadiran pihak Pemprov, bukan hanya oleh 2 peserta tersebut, tetapi sebagian besar peserta lain pun ikut menyampaikan pendapat yang berisi kekecewaan dan kecaman atas ketidak hadiran pihak Pemprov Malut. 

Peta Rencana Pemasangan Pilar dari Konsultan Depdagri

Menanggapi pernyataan keras dari beberapa peserta tersebut, pihak konsultan mencoba memberi pemahaman.  Oleh ketua Timnya, menyampaikan bahwa maksud dilakukan kegiatan ini adalah, pihak konsultan hanya ingin memberikan penjelasan tentang rencana kerjanya. “ Hari ini kami hanya melakukan sosialisasi untuk menjelaskan rencana kerja kami”, ujarnya.  “ Kami tidak akan berbicara tentang kebijakan,  kami pun tidak akan secara sepihak langsung menetapkan pilar batas’.   Pilar batas dapat dipasang setelah ada persetujuan kedua belah pihak yang berbatasan”, tuturnya.  Karena banyaknya aspirasi yang menganggap forum sosialisasi tidak efektif, sehingga untuk menyikapi psikologi forum yang makin memanas, akhirnya pihak konsultan memutuskan pertemuan sosialisasi ditunda, dan akan dijadwalkan kembali setelah mereka berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Maluku Utara. 

Acara akhirnya ditutup oleh Camat Jailolo Selatan – David Safiun.  Peserta pun membubarkan diri dan menuju kantor Camat Jailolo Selatan untuk makan siang bersama, sebelum akhirnya kembali ke Daerah asal masing-masing.  Peserta dari Kota  Tidore Kepulauan yang hadir pada acara tersebut adalah Asisten Bidang Tata Pemerintahan- Mochtar Sangaji, Kasubag Pemerintahan Umum- A. Wahid Saraha, Camat Oba Utara – Husin Abbas serta Kepala Desa Kaiyasa – Arifin Husen dan 3 orang tokoh masyarakat asal Desa Kaiyasa(aws)